Advertisement
.jpeg)
RAGAM-Selama tahun 2025 transformasi digital di Indonesia berada pada fase yang berbeda. Tantangan transformasi digital bukan lagi pada skala atau adopsi, karena sistem digital kini telah menjadi tulang punggung ekonomi, layanan publik, hingga operasional perusahaan tingkat nasional.
Perubahan paling signifikan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah tingkat ketergantungan yang semakin
dalam. Memasuki 2026, berbagai keputusan di area enterprise IT yang diambil
sepanjang 2024 dan 2025 mulai menunjukkan dampaknya.
Risiko yang muncul bukan lagi
bersifat teoritis atau semata-mata ancaman siber, melainkan persoalan nyata
dalam operasional dan tata kelola yang berdampak pada keberlanjutan,
kepercayaan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.
Ketergantungan Indonesia terhadap sistem digital tercermin dari
ekonomi digitalnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 memproyeksikan nilai ekonomi
digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025, terbesar di Asia
Tenggara. E-commerce menjadi kontributor utama, disusul layanan keuangan
digital dan media online, menegaskan tingginya ketergantungan aktivitas bisnis
pada platform digital.
Dari sisi masyarakat, data nasional menunjukkan bahwa
infrastruktur digital telah menjadi bagian dari keseharian. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mengakses
internet pada 2024. Dengan tingkat penetrasi ini, gangguan sistem, kebocoran
data, atau terhentinya layanan tidak lagi berdampak terbatas pada fungsi IT
semata, tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih
luas.
Dari sisi tata kelola, laju adopsi digital di Indonesia belum
sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengelolaannya. Sejumlah kajian
internasional, termasuk laporan Bank Dunia, mencatat bahwa pengelolaan
digital masih terfragmentasi, kapasitas keamanan siber belum merata, dan
koordinasi antar lembaga masih terbatas. Akibatnya, meskipun sistem digital
terus berkembang, kemampuan institusi dalam mengelola risiko dan memastikan keterhubungan
antar sistem masih menjadi tantangan, terutama di tengah ketergantungan digital
yang semakin tinggi.
Di sisi lain, Indonesia juga mencatat tren peningkatan insiden
siber yang menyasar sistem sektor publik maupun swasta. Tekanan ini semakin
besar bagi organisasi yang sejak awal memiliki keterbatasan visibilitas
keamanan dan kemampuan respons. Skala adopsi digital yang masif juga membuka
kembali berbagai keputusan yang diambil saat fase ekspansi cepat di 2024 dan
2025. Banyak organisasi memprioritaskan kecepatan dengan meluncurkan platform
baru, membuka akses kerja jarak jauh, dan memigrasikan sistem tanpa diimbangi
investasi yang memadai pada integrasi, tata kelola, dan arsitektur keamanan
jangka panjang. Kompleksitas pun menumpuk tanpa disadari dan pada 2025 mulai
muncul sebagai risiko struktural, bukan sekadar tantangan sementara.
Menjelang 2026, salah satu tantangan yang paling terasa adalah
sistem pemantauan IT dan keamanan yang masih terpisah-pisah. Banyak organisasi
menggunakan alat berbeda untuk memantau jaringan, mengelola perangkat, mengatur
akses, hingga mendeteksi ancaman, sehingga gambaran kondisi sistem secara
menyeluruh sering kali tidak terlihat. Ketika insiden terjadi, keterbatasan
visibilitas ini membuat proses analisis dan penanganan menjadi lebih lambat,
yang pada akhirnya memperpanjang downtime yaitu kondisi ketika sistem atau
layanan tidak dapat digunakan dan mengganggu operasional bisnis. Tantangan
tersebut semakin besar karena keterbatasan talenta di bidang IT dan keamanan
siber untuk mengelola lingkungan yang semakin kompleks.
Pengelolaan identitas dan akses juga menjadi titik lemah yang
krusial. Adopsi cloud, integrasi dengan pihak ketiga, serta pola kerja hybrid
memperbanyak titik akses di dalam organisasi. Tanpa pengawasan identitas
yang terpusat dan penegakan kebijakan yang konsisten, hak akses sering kali
dibiarkan aktif lebih lama dari yang diperlukan, meningkatkan risiko
penyalahgunaan atau kebocoran. Di banyak organisasi, sistem identitas
berkembang secara bertahap tanpa perencanaan strategis yang matang, sehingga
muncul kesenjangan antara kebijakan dan implementasi teknis.
Di sisi anggaran, tantangan lain muncul secara lebih tersembunyi.
Meskipun belanja teknologi digital terus meningkat, manfaat yang diperoleh
sering kali tidak optimal akibat tumpang tindih fungsi dan platform yang kurang
dimanfaatkan. Investasi yang dilakukan secara terpisah tanpa keselarasan antara
kebutuhan operasional IT dan tujuan keamanan berujung pada biaya yang tinggi
tanpa peningkatan ketahanan yang sepadan. Di tengah tekanan ekonomi, kondisi
ini semakin sulit dipertahankan di hadapan manajemen.
Berbagai celah tersebut kini mulai berdampak langsung pada bisnis. Sistem yang belum terintegrasi dengan baik membuat risiko gangguan layanan semakin besar, sementara insiden keamanan dapat dengan cepat memengaruhi reputasi. Di sisi lain, tata kelola yang lemah juga menyulitkan organisasi untuk memenuhi ketentuan digital nasional maupun sektor publik, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ketika layanan digital sudah menjadi fondasi utama bisnis dan pemerintahan, toleransi terhadap gangguan pun semakin kecil.
Menatap 2026, fokus strategis para pemimpin di Indonesia perlu
bergeser dari ekspansi menuju konsolidasi. Penyatuan fungsi operasional IT dan
keamanan siber dalam satu pandangan operasional memungkinkan deteksi yang lebih
cepat, tanggung jawab yang lebih jelas, serta penerapan kebijakan yang lebih
konsisten. Pendekatan pengelolaan ancaman yang proaktif, didukung pemantauan
berkelanjutan dan otomatisasi, menjadi semakin penting karena model respons
reaktif tidak lagi memadai di lingkungan yang kompleks. Di saat yang sama,
pengelolaan endpoint dan akses berbasis kebijakan membantu menutup celah yang
muncul dari kerja terdistribusi dan infrastruktur hybrid.
Dalam konteks ini, platform IT dan keamanan yang terintegrasi
berperan sebagai pendukung utama. Dengan menyatukan pemantauan, otomatisasi,
dan kepatuhan dalam satu sistem, solusi seperti yang ditawarkan ManageEngine
membantu organisasi mengurangi kompleksitas penggunaan banyak alat,
meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan praktik keamanan tetap
sejalan dengan kebutuhan tata kelola. Pendekatannya bukan menambah teknologi
baru, melainkan mengoptimalkan sistem yang sudah ada agar dapat bekerja lebih
selaras.
Menjelang 2026, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah transformasi
digital perlu dilanjutkan, melainkan apakah fondasi yang ada cukup kuat untuk
menopang fase pertumbuhan berikutnya. Tahun-tahun ke depan akan berpihak pada
organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi, menyederhanakan sistem, dan
membangun ketahanan dengan dukungan AI. Sebaliknya, menunda pembenahan
struktural justru berisiko memperbesar kerentanan di tengah ekonomi yang
semakin digital. Bertindak sekarang bukan sekadar mengejar inovasi, tetapi
memastikan fondasi digital yang sudah ada benar-benar aman dan siap digunakan. (red)
