Advertisement
PERISTIWA --Pertemuan antara Sinuhun PB XIV Purubaya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, (Rabu,21/01/2026) berlangsung hangat.
Menurut GKR Anom Sekarjati yang hadir mendampingi PB XIV
Purubaya di peroleh ketarangan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan
pentingnya kerja sama, kebersamaan, serta keharmonisan dalam mengelola Keraton
Surakarta ke depan.
“ Agar semua bisa diajak bekerja sama, rukun, kemudian
mengembangkan keraton bersama-sama,” Terangnya
GKR Anom Sekarjati juga menyampaikan terima kasih atas
kesediaan Wakil Ketua DPR RI menerima keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Dengan
harapan pertemuan tersebut dapat menjadi jalan terang bagi masa depan keraton Surakarta
semakin baik, berkeadilan, serta tetap berpijak pada nilai-nilai adat yang
luhur.
Lewat pertemuan tersebut, GKR Anom Sekarjati berharap, sejumlah
persoalan penting yang ingin disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum memperoleh
ruang yang cukup untuk klarifikasi bisa tersampaikan dan mendapat perhatian
serius.
Pesan tersebut bisa tersampaikan, agar setiap keputusan yang
diambil tetap memperhatikan hukum adat yang berlaku. Khususnya terkait kebijakan
Kementerian Kebudayaan soal penetapan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Raja
Keraton Surakarta yang dinilai mencederai hukum adat dan tatanan tradisi
Keraton Surakarta Hadiningrat.
Terpisah, KPA Singonagoro selaku juru bicara Sinuhun
Pakubuwono XIV mengatakan, bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh titik
permasalahan yang terjadi di lingkungan Keraton Surakarta sudah disampaikan
secara menyeluruh.
“Kami sudah menyampaikan seluruh persoalan yang ada di
Keraton Surakarta, termasuk berbagai keluhan terkait lahirnya SK Kementerian
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 yang dinilai tidak mempertimbangkan hukum adat,
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, serta Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun
1988,” Jelasnya
Sinuhun Pakubuwono XIV pada prinsipnya kata dia, selalu
mengedepankan penyelesaian masalah secara konstitusional, bermartabat dan tetap
menjunjung tinggi adat istiadat yang hidup dan diakui secara turun-temurun.
Sinuhun menekankan bahwa Keraton Surakarta memiliki dasar
hukum adat dan sejarah yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan negara hendaknya
tidak mengabaikan landasan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan
perpecahan.
Selain Sufmi Dasco Ahmad, hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Anggota DPR RI Titiek Soeharto.
(red/jk)
